Puncak amarah warga dalam demo 25 Agustus 2025 di Pati. Kenaikan pajak bumi dan bangunan yang mencekik memicu tuntutan keadilan hingga desakan agar bupati mundur dari jabatannya.
Udara di alun-alun Pati terasa lebih panas dari biasanya pada Senin pagi, 25 Agustus 2025. Panas itu bukan hanya dari sengatan matahari, melainkan dari ribuan suara yang menyatu, meneriakkan satu kata: keadilan. Pemandangan lautan manusia yang tumpah ruah di depan Kantor Bupati Pati menjadi puncak dari gunung es kekecewaan yang telah lama membeku. Ini bukan sekadar unjuk rasa, ini adalah riak gelombang amarah warga yang merasa suaranya tak lagi didengar.
Akar masalahnya sederhana namun menusuk langsung ke jantung ekonomi rakyat kecil: lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dianggap di luar nalar. Bayangkan, seorang petani di desa yang terbiasa membayar pajak ratusan ribu rupiah, tiba-tiba dihadapkan pada tagihan jutaan rupiah. Kenaikan yang dilaporkan mencapai 300 hingga 500 persen itu bukan lagi sekadar angka di atas kertas, melainkan ancaman nyata bagi kelangsungan hidup mereka.
“Ini bukan lagi soal kewajiban membayar pajak, tapi soal kemampuan kami untuk bertahan hidup. Hasil panen tak menentu, harga pupuk mahal, sekarang kami ‘dihantam’ pajak yang mencekik. Mau makan apa anak-istri kami?” seru seorang orator dari atas mobil komando, suaranya bergetar menahan emosi.
Pemandangan dalam demo 25 Agustus 2025 ini sejatinya adalah akumulasi dari kekecewaan yang berlarut-larut. Jauh sebelum massa turun ke jalan, riuh rendah protes sudah menggema di media sosial dan warung-warung kopi. Audiensi dan mediasi yang digelar beberapa kali seolah menemui jalan buntu. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati bersikukuh bahwa penyesuaian PBB diperlukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi pembangunan.
Namun, narasi pembangunan itu terdengar sumbang di telinga warga. Bagi mereka, kebijakan ini adalah bukti nyata adanya jarak antara penguasa dan rakyatnya. Kebijakan yang dibuat di ruang ber-AC tanpa memahami denyut nadi kehidupan di sawah dan ladang.
Tuntutan massa pun berevolusi. Jika awalnya mereka hanya meminta revisi atau pencabutan Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur kenaikan PBB, kini tuntutan itu merembet lebih jauh. Spanduk-spanduk bertuliskan “Bupati Mundur!” dan “Mosi Tidak Percaya” terbentang gagah, menandakan krisis kepercayaan yang mendalam.
Aksi hari ini bukan lagi sekadar protes terhadap kebijakan, melainkan sebuah pernyataan sikap. Sebuah pengingat keras bagi para pemangku kebijakan bahwa kekuasaan sesungguhnya berasal dari rakyat. Bola panas kini berada sepenuhnya di tangan Bupati dan jajaran Pemkab Pati. Apakah mereka akan membuka telinga dan hati untuk mendengar jeritan warganya, atau justru membiarkan api kekecewaan ini terus membesar? Satu hal yang pasti, warga Pati telah menunjukkan bahwa kesabaran mereka ada batasnya.
