Politisi Nasim Khan mengusulkan gerbong khusus perokok di kereta api. Sebuah ide yang membangkitkan nostalgia sekaligus perdebatan sengit antara hak individu dan kesehatan publik di era modern.
Di tengah ruang rapat yang dingin dan formal, sebuah ide terlontar yang terasa seperti tarikan mesin waktu ke masa lalu. Anggota Komisi V DPR RI, Nasim Khan, menyodorkan sebuah gagasan yang seketika memantik perdebatan: meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk menyediakan satu gerbong khusus sebagai “surga” bagi para perokok dalam perjalanan jarak jauh.
Usulan ini disampaikan Nasim Khan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub dan Direktur Utama KAI, Rabu (20/8). Argumennya sederhana dan terdengar populis. Ia mengaku menerima banyak keluhan dari para “ahli hisap” yang tersiksa menahan hasrat merokok dalam perjalanan yang memakan waktu 10 hingga 12 jam.
“Ini demi hak para perokok,” ujarnya. “Bisa tidak KAI siapkan satu gerbong di belakang, khusus untuk merokok?”
Bagi sebagian orang, ide Nasim Khan mungkin terdengar seperti solusi “win-win”. Para perokok mendapatkan ruangnya, dan KAI, menurutnya, bisa mendapat pemasukan tambahan dengan menjual rokok di gerbong tersebut. Sebuah simbiosis mutualisme berbasis nikotin. Namun, jika kita menarik napas lebih dalam—tentu saja dengan udara bebas asap—gagasan ini sebenarnya mengajak kita untuk mundur beberapa langkah dari kemajuan yang sudah susah payah dibangun.
Benturan Hak dan Regulasi
Kereta api modern di Indonesia telah bertransformasi. Dari yang dulu identik dengan kesemrawutan dan asap rokok yang mengepul bebas di setiap sudut, kini KAI berhasil membangun citra sebagai moda transportasi yang bersih, nyaman, dan ramah keluarga. Gerbong yang sejuk dan bebas asap rokok adalah salah satu jualan utamanya.
Usulan Nasim Khan secara langsung menantang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 yang dengan tegas menetapkan angkutan umum sebagai salah satu Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Regulasi ini dibuat bukan tanpa alasan. Ia lahir dari kesadaran bahwa hak satu orang untuk merokok berhenti ketika asapnya mulai memasuki rongga paru-paru orang lain.
Pertanyaannya menjadi lebih fundamental: hak siapa yang harus diprioritaskan? Hak segelintir penumpang untuk merokok, atau hak mayoritas penumpang—termasuk anak-anak, ibu hamil, lansia, dan mereka yang memiliki riwayat penyakit pernapasan—untuk menikmati udara bersih selama perjalanan?
Sebuah Anomali di Era Kesadaran Kesehatan
Di saat tren global bergerak ke arah perluasan kawasan bebas asap, mulai dari taman, restoran, hingga ruang publik terbuka, gagasan untuk kembali menyediakan “kamar asap” berjalan di transportasi massal terasa seperti sebuah anomali. Ini bukan lagi sekadar soal menyediakan asbak, tetapi soal prinsip kesehatan publik.
Asap rokok bukanlah entitas yang patuh pada batas gerbong. Ia bisa menyelinap melalui celah ventilasi, terbawa oleh petugas yang lalu-lalang, dan meninggalkan residu bau yang menempel di interior kereta. Menjadikan satu gerbong sebagai “pusat asap” berisiko mengorbankan kenyamanan seluruh rangkaian perjalanan.
Gagasan Nasim Khan ini, meski mungkin lahir dari niat baik untuk mengakomodasi, patut dikaji ulang secara mendalam. Apakah kita rela menukar kenyamanan dan kesehatan ribuan penumpang hanya untuk memberikan ruang bagi kebiasaan segelintir orang? Di tengah deru kemajuan zaman dan meningkatnya kesadaran akan gaya hidup sehat, pertanyaan besarnya kini tertuju pada KAI dan pemerintah: apakah lokomotif transportasi publik ini akan terus melaju ke depan, atau memilih untuk menarik satu gerbong usang dari masa lalu?
