Pati berada di tubir jurang politik. Kursi bupati digoyang, rakyat bersiap turun ke jalan. Akankah demo besar di Pati jilid dua ini menjadi akhir dari era Sudewo?
Udara politik di Kabupaten Pati terasa semakin berat. Ini bukan lagi sekadar riak protes, melainkan gelombang pasang yang siap menerjang pusat kekuasaan. Senin, 25 Agustus mendatang, akan menjadi hari penghakiman di jalanan, sebuah panggung terbuka di mana puluhan ribu rakyat berencana menggelar demo besar di Pati, menuntut satu hal yang sama: pemakzulan Bupati Sudewo.
Cerita ini tidak dimulai kemarin. Ia adalah akumulasi dari kekecewaan yang menggunung. Pemicu awalnya adalah kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dianggap mencekik leher warga. Meskipun kebijakan itu akhirnya dicabut bak api yang coba dipadamkan dengan bensin, amarah publik sudah terlanjur tersulut. Pembatalan itu tak lagi cukup. Nasi sudah menjadi bubur, dan kepercayaan tampaknya telah hangus.
Kini, tuntutan rakyat telah berevolusi. Dari sekadar menolak kebijakan, menjadi menolak pemimpinnya. Regent Sudewo, yang menolak untuk mundur dengan dalih legitimasi konstitusional karena dipilih oleh rakyat, kini justru digugat oleh rakyat yang sama. Sebuah ironi politik yang kini memasuki babak paling krusial. Ia berjanji akan memperbaiki diri, namun bagi sebagian besar massa, kata maaf sudah tak lagi punya arti.
Panggung pertarungan pun tak hanya di jalanan. Di dalam gedung terhormat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati telah mengambil langkah tegas. Seluruh fraksi satu suara menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket. Ini adalah sinyal kuat bahwa para wakil rakyat tidak lagi bisa membendung aspirasi publik yang mendesak. Mesin politik untuk melengserkan Sudewo telah dinyalakan, dan kini bergerak perlahan namun pasti.
Ahmad Husein, sang koordinator aksi yang kini menahkodai “Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu”, memprediksi lautan manusia akan kembali tumpah ruah. “Ini akan lebih besar dari sebelumnya. Tuntutan kami hanya satu, mendesak DPRD mempercepat pemakzulan Sudewo,” tegasnya. Namun, di tengah gemuruh persiapan aksi, tercium pula aroma bahaya. Husein sendiri memperingatkan adanya potensi penyusup yang ingin menodai aksi damai dengan kericuhan.
Pemerintah pusat melalui Kemendagri pun tak tinggal diam, mata Jakarta kini tertuju pada Pati, mengawasi setiap gerak-gerik dan menyerukan agar semua proses berjalan sesuai koridor hukum, tanpa anarkisme.
Pada akhirnya, 25 Agustus bukan hanya tentang demonstrasi. Ini adalah tentang pertaruhan nasib sebuah kabupaten. Apakah suara rakyat di jalanan akan cukup kuat untuk menggoyahkan kursi seorang bupati hingga terjatuh? Atau akankah Sudewo berhasil selamat dari badai politik terbesar dalam kariernya? Pati menahan napas, menunggu jawaban.