Kota Bandung baru-baru ini menjadi pusat perhatian Dedi Mulyadi, bukan karena prestasi, melainkan karena tingkat kemacetan lalu lintasnya yang parah. Berdasarkan data dari TomTom Traffic Index 2024, Bandung menempati peringkat pertama sebagai kota termacet di Indonesia dan peringkat ke-15 di dunia. Data tersebut menunjukkan bahwa rata-rata waktu tempuh untuk jarak 10 kilometer di kota ini mencapai 32 menit 37 detik. Kondisi ini bahkan menarik perhatian dari pejabat daerah lain, termasuk Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.
Analisis dan Respons Awal Pemerintah Provinsi
Menanggapi situasi ini, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan bahwa pihaknya tengah menyiapkan langkah-langkah strategis. Ia mengidentifikasi beberapa faktor utama penyebab kemacetan. Salah satunya adalah volume kendaraan wisatawan dari luar daerah, terutama Jakarta, yang memadati kota pada akhir pekan. Meskipun menyebabkan kemacetan, Dedi Mulyadi melihat fenomena ini juga membawa dampak positif bagi perekonomian lokal, khususnya bagi UMKM dan sektor perhotelan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga sedang melakukan analisis mendalam terhadap dua masalah inti. Pertama, infrastruktur jalan di Kota Bandung yang tidak mengalami perubahan signifikan seiring waktu. Kedua, efektivitas sistem lampu lalu lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang diduga perhitungannya belum optimal, sehingga berpotensi justru memperparah kemacetan di beberapa titik.
Upaya Menuju Transportasi Publik Terintegrasi
Sebagai solusi jangka panjang, Dedi Mulyadi mendorong realisasi sistem transportasi publik yang terintegrasi antardaerah. Menurutnya, ini adalah kunci untuk mengatasi masalah secara fundamental, mengingat Jawa Barat terdiri dari 27 kabupaten/kota yang memerlukan konektivitas terpadu. Rancangan proyek ini telah dibicarakan dengan Kementerian Perhubungan dan bahkan telah mendapat persetujuan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan nilai investasi yang diusulkan mencapai hampir Rp 22 triliun.
Meskipun demikian, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa rencana besar ini masih dalam tahap usulan yang perhitungannya didasarkan pada kajian konsultan. Realisasi proyek ini sangat bergantung pada persetujuan dari pemerintah pusat, terutama karena menyangkut perizinan investasi dari Kementerian Keuangan.
