Menyikapi PJJ di Kab. Tangerang imbas KTT ASEAN, DPRD Tangsel mendesak Pemkot siapkan mitigasi agar pendidikan tetap lancar.
Di saat sekolah-sekolah di Kabupaten Tangerang bersiap untuk kembali ke mode pembelajaran jarak jauh (PJJ) pada 1-4 September mendatang, perhatian kini beralih ke kota tetangganya. Kalangan legislatif, khususnya DPRD Tangsel, mulai menyuarakan pentingnya langkah antisipatif dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan agar dinamika pendidikan tidak terganggu oleh perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang berpusat di Jakarta.
Langkah cepat yang diambil Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang untuk menerapkan PJJ bagi siswa SD dan SMP menjadi preseden penting. Kebijakan ini diambil bukan tanpa alasan, melainkan sebagai respons proaktif untuk menjaga keamanan dan kenyamanan siswa di tengah potensi gangguan ketertiban umum. Kini, bola panas seolah berada di tangan Pemkot Tangsel, dan DPRD Tangsel memastikan mereka akan mengawal setiap kebijakan yang diambil.
Belajar dari Kebijakan Tetangga
Pemerintah Kabupaten Tangerang secara resmi telah mengeluarkan surat edaran yang menginstruksikan seluruh sekolah di bawah naungannya untuk melaksanakan PJJ. Kebijakan ini berlaku efektif selama empat hari pertama di bulan September. Langkah ini diambil untuk memitigasi dampak dari situasi keamanan yang diperkirakan akan lebih dinamis selama KTT ASEAN berlangsung. Selain memberlakukan PJJ, Pemkab Tangerang juga menekankan pentingnya pengawasan orang tua dan kebijaksanaan dalam bermedia sosial untuk menjaga kondusivitas.
Kebijakan ini menjadi cermin bagi wilayah penyangga Jakarta lainnya, termasuk Tangerang Selatan. Pertanyaannya, apakah Tangsel sudah memiliki skenario serupa jika eskalasi situasi menuntut adanya kebijakan yang sama? Publik tentu berharap tidak ada kegagapan dalam merespons.
Suara Kritis dari Parlemen: DPRD Tangsel Dorong Mitigasi Dini
Melihat langkah konkret dari daerah tetangga, DPRD Tangsel tidak tinggal diam. Kalangan dewan mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan untuk segera menyusun rencana mitigasi yang komprehensif. Jangan sampai kebijakan dibuat secara mendadak yang justru dapat menimbulkan kebingungan di kalangan siswa, guru, maupun orang tua.
Menurut anggota dewan, kesiapan infrastruktur digital, metode pembelajaran yang efektif, serta komunikasi yang transparan kepada publik adalah tiga pilar utama yang harus segera dipastikan. DPRD Tangsel berkomitmen untuk mendukung penuh setiap langkah proaktif pemerintah kota, namun juga tidak akan segan memberikan kritik konstruktif jika persiapan yang dilakukan dirasa kurang matang. Kesiapan ini penting untuk memastikan hak belajar siswa tetap terpenuhi secara optimal, apapun kondisinya.
Implikasi dan Harapan ke Depan
Penerapan PJJ di Kabupaten Tangerang menjadi pengingat bahwa dampak dari sebuah acara berskala internasional bisa terasa hingga ke sektor pendidikan di daerah penyangga. Bagi Tangerang Selatan, ini adalah momentum untuk menunjukkan kesigapan. Dengan adanya dorongan kuat dari DPRD Tangsel, diharapkan Pemkot dapat segera memfinalisasi skema pembelajaran adaptif yang bisa diterapkan sewaktu-waktu. Pada akhirnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci untuk menjamin kegiatan belajar mengajar di Tangsel tetap berjalan lancar, aman, dan efektif.
